Tujuan Dibentuknya OJK

Tujuan Dibentuknya OJK

Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non bank dilakukan oleh pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam-LK), dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari kedua lembaga dimaksud ke OJK dilakukan secara bertahap. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan non bank pengalihan dimaksud dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013. Disamping itu, pada tahun 2015, berdasarkan uandang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro.[13]

Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta yang menjadi nilai tambah keberadaan OJK sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini tercermin dalam amanat pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar :[14]

  1. Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara, secara teratur, transparan, dan akuntabel.
  2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
  3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
  4. Wewenang OJK

  5. Wewenang pengaturan OJK adalah Menetapkan :[15]
  6. Peraturan pelaksaan UU OJK
  7. Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
  8. Peraturan mengenai pengawasan
  9. Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis.
  10. Wewenang pengawasan OJK:[16]
  11. Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB)
  12. Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan, persetujuanatau penetapan pembubaran
  13. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter
  14. Menetapkan sanksi administratif.
  15. Terkait edukasi dan perlindungan konsumen OJK memiliki kewenangan untuk melakukan:[17]
  16. Edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat
  17. Pelayanan pengaduan konsumen
  18. Pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat.

sumber :

https://erdf-masters-kart.com/truck-simulator-usa-apk/