Transparasi Tata Kelola Pertambangan

Transparasi Tata Kelola Pertambangan

Industri ekstraktif, khususnya migas, mineral dan batu bara masih menjadi sumber penerimaan negara andalan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terakhir di tahun 2013 mencatat, penerimaan dari sektor migas, mineral dan batu bara yang diperoleh dari pembayaran pajak dan pendapatan non-pajak dari sektor hulu/ekstraktif mencapai 23% dari total APBN-P 2013, atau sebesar Rp 398,4 triliun, dari total Rp 1.726 triliun APBN-P 2013.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap produk domestik bruto menurut harga berlaku hanya tercatat sebesar 10,43% dari total PDB nasional dengan migas di tahun 2013 (BPS, 2014). Angka ini sesungguhnya masih menjadi tanda tanya, karena bisnis ekstraktif yang menyokong pendapatan utama orang-orang terkaya di negeri ini teryata hanya memberikan kontribusi sekitar sepersepuluh dari total PDB nasional.

Di sisi lain, hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2014 ini mencatat terdapat potensi kerugian penerimaan negara bernilai triliunan rupiah, akibat kebocoran dalam penerimaan negara.

Salah satu yang disorot publik adalah aspek transparansi dan akuntabilitas. Problem transparansi terutama ditengarai oleh tidak sinkronnya (atau tidak adanya) data dan informasi yang memadai antar-instansi terkait, informasi yang asimetris, tidak terbukanya sebuah proses atau mekanisme, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pada hampir semua rantai proses dari industri pertambangan. Problem itu terjadi sejak proses lelang, penandatanganan kontrak, hingga pasca tambangnya.

Penulis dalam hal ini membatasi pembahasan mengenai transparansi tata kelola pertambangan, khusus pada tiga aspek utama, sebagaimana diuraikan pada bagian tulisan berikut ini.

Transparansi Perizinan Tambang

Mekanisme pemberian kontrak/perizinan, baik melalui lelang maupun pemberian izin sudah semestinya berjalan secara terbuka dan transparan. Bukan hanya persoalan proses yang, kompetitif dan jujur, namun juga menyangkut hak-hak masyarakat yang harus diperhatikan. Terutama jika area/wilayah yang dijadikan konsesi pertambangan tersebut berada di permukiman warga, hak tanah ulayat, atau menyangkut kepentingan masyarakat tempatan yang lebih luas.

Hal esensi lainnya dalam transparansi kontrak/perizinan adalah hak warga atas informasi yang terdapat di dalam kontrak/perizinan tersebut. Bukan hanya informasi mengenai area/batas-batas wilayah perizinan yang tertera di dalam kontrak yang penting bagi warga. Identifikasi kepemilikan serta segala hak dan kewajiban yang tertera di dalam kontrak membantu warga untuk terlibat dalam memantau kegiatan pertambangan agar berjalan sesuai praktik pertambangan yang baik.

Transparansi diperlukan salah satunya agar tidak terjadi tumpang tindih kontrak, pemalsuan kontrak, ataupun pemberian kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kita bisa berkaca dari proses sertifikasi “clean and clear “oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, sejak 2011. Dari total 10.922 total IUP yang tercatat di Dirjen Minerba, hanya 6,042 yang telah dinyatakan CnC. Artinya, hampir 50% dari total IUP tersebut bermasalah.

Penelusuran oleh Publish What You Pay Indonesia di beberapa daerah tambang, dalam hal IUP ini menemukan beberapa persoalan mendasar, yakni :

  1. Pemahaman/kapasitas pemda dalam memberikan izin tidak didasari oleh rencana kebijakan yang memadai. Belum ada perencanaan dan kajian strategis baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai dasar pemberian izin pertambangan;

Sumber :

https://desaingrafis.co.id/we-heroes-apk/