Transparansi Tata Ruang dan Penggunaan Lahan

Transparansi Tata Ruang dan Penggunaan Lahan

Transparansi dalam tata ruang dan penggunaan lahan merupakan persoalan mendasar yang sering menimbulkan persoalan tumpang tindih izin, kerancuan dalam identifikasi dan monitoring kegiatan pertambangam, serta menimbulkan kesulitan dalam identifikasi kewajiban pajak, yang berakibat pada tidak optimalnya penerimaan negara. Persoalan tersebut juga merupakan salah satu hasil identifikasi KPK dalam Koordinasi dan Supervisi Pertambangan yang diluncurkan pada Februari 2014 ini.

Inisiatif Open Government Partnership (OGP) di tingkat pemerintah yang dipimpin oleh Unit Kerja Presiden untuk Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) juga telah memulai upaya penyatuan peta tata ruang dalam bentuk satu peta. Salah satu tujuannya adalah untuk menertibkan peta izin sektor pertambangan secara terpadu.

Penelitian Swandiri Institute bersama Publish What You Pay Indonesia di salah satu wilayah pantauan KPK di Kalimantan Barat menemukan, akibat dari tidak dipatuhinya ketentuan i tata ruang, di tahun 2012 terdapat tumpang tindih antara industri pertambangan dengan hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 367.224 ha, tambang dengan HTI (hutan tanaman industri) seluas 442.080 ha, serta tambang dan perkebunan sawit sebesar 1.792.593 ha.

Dari sisi penerimaan negara, hitungan Publish What You Pay Indonesia bersama Swandiri Institute mengemukakan, di tahun 2012 terdapat potensi kehilangan penerimaan negara sebesar RP 59.542.372.770, dari seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait hal ini, penulis merekomendasikan beberapa hal berikut :

  1. Perlu transparansi penggunaan lahan dan hutan untuk memastikan adanya alokasi keadilan tata ruang bagi segenap masyarakat, serta untuk menghindari praktik ‘jual beli’ konsesi tanpa pengawasan dan penegakan hukum
  2. Informasi spasial sebagai informasi publik harus mudah diakses oleh publik, agar masyarakat terlibat aktif dalam memantau dan memonitor penggunaan lahan dan hutan

 

http://dewi_marisa12u.staff.ipb.ac.id/2020/07/12/jasa-penulisan-artikel/