Transparansi Penerimaan Negara

Transparansi Penerimaan Negara

Di sektor hulu, industri ekstraktif pertambangan mineral dan batu bara seharusnya masih mampu memberikan penerimaan yang lebih besar dari kondisi sekarang. Hal ini terbukti dari setelah dilakukannya koordinasi dan supervisi di 12 provinsi penghasil minerba oleh KPK dan Dirjen Minerba-ESDM, terdapat peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Beberapa titik persoalan terkait transparansi penerimaan negara dari sektor pertambangan yang diidentifikasi oleh Publish What You Pay Indonesia antara lain :

  1. Transparansi informasi/data produksi; Hasil uji petik PWYP Indonesia bersama anggotanya di Riau misalnya, menemukan perbedaan data produksi batu bara dari salah satu perusahaan yang beroperasi di Riau, antara data yang dimiliki Pemda Riau yang diperoleh dari perusahaan dengan data yang dimiliki oleh Dirjen Minerba, Kementerian ESDM yang diunggah di situs http://www.minerba.esdm.go.id/public/38477/produksi-batubara/.produksi/ . Perbedaan data produksi tentunya akan berpengaruh pada seberapa banyak setoran penerimaan negara (royalti, sewa tanah, dan sebagainya) yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan kepada negara;
  2. Mekanime pembayaran pajak dan non-pajak kepada negara. Mekanisme self assesment dan self reporting dalam pembayaran royalti dan pajak di sektor minerba ditengarai menimbulkan celah kebocoran dari pembayaran penerimaan negara, akibat dari selisih kurang atau lebih bayar. Hal ini ditunjukkan di antaranya oleh temuan laporan rekonsiliasi EITI yang dilakukan oleh rekonsiliator independen.

Indonesia telah menjadi negara pelaksana EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) sejak empat tahun lalu melalui Peraturan Presiden Nomor 256 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Daerah dari Sektor Migas dan Pertambangan.

Namun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian data antara laporan perusahaan dengan yang disampaikan oleh pemerintah. Secara umum, perbedaan utama pada laporan pertama disebabkan oleh perbedaan satuan dan basis pelaporan, adanya kendala dalam pembukaan beberapa data perpajakan, hingga persoalan database informasi penerimaan pertambangan di Ditjen Minerba-Kementerian ESDM.

Pos-pos Terbaru