Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak

  1. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak

Permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan (Pasal 74 ayat 2 Undang-undang nomor 3 Tahun 2009). Alasan ini dapat disebabkan permohonan Peninjauan Kembali tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang merupakan alasan dan menjadi dasar permohonan Peninjauan Kembali, atau dapat pula disebabkan alasan-alasan permohonan  Peninjauan Kembali tidak sesuai alasan-alasan yang ditetapkan secara limitative sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 atau juga dapat disebabkan putusan yudex facti yang dimohonkan Peninjauan Kembali tidak melanggar alas an-alasan permohonan Peninjauan Kembali.

  1. putusan yang meyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dikabulkan

Suatu Permohonan Peninjauan Kembali akan dikabulkan apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali karena sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang nomor 3 Tahun 2009. Dalam hal Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri Perkaranya (Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Pada hakikatnya dalam putusan perdata niaga pada umumnya pembatalan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali atau pengabulan permohonan Peninjauan Kembali dapat mengenai seluruh bagian putusan atau sebagian /seluruhnya dari gugatan.

Sedangkan putusan di bidang pidana berdasarkan pasal 266 ayat 2 KUHAP dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pidana ringan, menolak tuntutan jaksa jika alasan-alasan permohonan dibenarkan MA. Dan jika alasan permohonan tidak dibenarkan maka permintaan PK akan ditolak MA.

KESIMPULAN

Dari ketiga upaya hukum yang telah dipaparkan di atas dengan berbagai persamaan dan perbedaannya maka perlulah kita mengetahui tujuan dari upaya hukum itu sendiri adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan mengadakan peradilan di tingkat yang berbeda. Transparansi hukum juga akan terlihat, karena pada hakikatnya orang yang melakukan upaya hukum adalah orang yang mempertahankan haknya untuk mendapatkan rasa keadilan yang tentunya relatif dan subjektif.

baca juga :

Pos-pos Terbaru