PERATURAN PERALIHAN

PERATURAN PERALIHAN

PERATURAN PERALIHAN

PERATURAN PERALIHAN

Semenjak ditetapkan dan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka mulai saat itu pula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mulai saat itu pulalah penyelenggaraan Negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Dasar ini.

Tapi dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara sebagaimana telah ditentukan dalam UUD tidak serta merta berjalan dengan singkat, untuk ini diperllukan masa peralihan.

Untuk itu pembentuk UUD menyediakan pula ketentuan-ketentuan peralihan yang terdiri dari 4 pasal aturan peralihan yaitu :

Ø  Pasal 1 :” PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia”

Ø  Pasal 2 :” segala badan negara dari peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”

Ø  Pasal 3 :” untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI”

Ø  Pasal 4 :” sebelum MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan maka dibentuk KNIP ( Komite Nasional Indonesia Pusat ) yang beranggotakan 135 orang termasuk didalamnya anngota PPKI. Menurut pasal 4 aturan peralihan tugas KNIP hanya sebagai “pembantu” daripada presiden dalam menjalankan tugasnya sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk.

1)      MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945

Sekitar kurang lebih dua bulan dalam perjalanan UUD 1945, terjadi “perubahan praktek” ketatanegaraan, terkhusus dalam pasal 4 peraturan peralihan. Kenapa dinamakan “perubahan praktek”, karena perubahan ini dilakukan dengan “tidak merubah” ketentuan pasal 4 aturan peralihan UUD dengan formal, baik langsung maupun amandemen.

Penjelasan dari maklumat wakil presiden No.X “ menurut putusan ini maka Badan Pekerja berkewajiban dan berhak :

ü  Turut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Ini berarti bahwa badan pekerja, bersama-sama dengan presiden menetapkan GBHN. Badan pekerja tidak berhak ikut campur dalam kebijaksanaan ( dagelijks beleid ) pemerintah sehari-hari ini tetap ditangan presiden semata-mata.

ü  Menetapakan bersama-sama presiden dan undang-undang yang mengenai segala macam urusan pemerintahan. Yang mejalanka undang-undang ini ialah pemerintah, artinya presiden dibantu oleh mentri-mentri dan pegawai-pegawai yang dibawahnya.


Dengan dikeluarkannya maklumat No x tahun 1945 ini adalah mengurangi kekuasaan presiden yang semula berdasar pasal IV aturan peralihan adalah amat luas. Dasar hukum malkumat ini adalah pasal 37 UUD 1945. Dengan demikian, sehubungan dengan dikeluarkannya maklumat wakil presiden No x ini, maka terjadilah perubahan praktek ketatanegaraan , khususnya pasal IV aturan peralian UUD 1945 dengan tanpa mengubah baik dengan secara langsung maupun amandemen.

sumber :

The Last Commando II 3.0 Apk + Mod for android