Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal

Berikut adalah salah satu peraturan otoritas jasa keuangan yang ada di bidang pasar modal, yaitu:[32]

  1. Nomor 7/PJOK.04/2015 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.04/2014 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN.[33]
  2. Umum

Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan merupakan dasar hukum bagi OJK untuk melakukan penagihan atas sanksi administratif berupa denda yang dikenakan kepada seluruh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Namun demikian, sejak diundangkan pada tanggal 1 April 2014, terdapat beberapa ketentuan yang belum dapat di implementasikan khususnya terkait dengan tata cara pembayaran atas sanksi administratif berupa denda terhadap bank umum yaitu melalui pendebetan rekening bank umum di Bank Indonesia untuk untung OJK. Oleh karena itu dalam peraturan OJK ini di atur bahwa pembayaran sanksi administratif oleh bank umum wajib dilakukan melalui penyetoran ke rekening OJK atau cara pembayaran lain yang ditetapkan OJK.[34]

Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengkategorian piutang macet OJK yang berasal dari sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga dan mengingat setiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda oleh OJK berhak untuk mengajukan permohonan keberatan atas sanksi tersebut, maka dalam peraturan OJK ini juga diatur bahwa pengkategorian sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sebagai piutang macet OJK terhitung 1 (satu)tahun setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam surat sanksi administratif berupa denda atau surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan. Perubahan ketentuan tersebut juga dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan pasal 13 ayat (1) peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang cara pelaksanaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur bahwa pengkategorian piutang macet atas pungutan dimulai 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran pungutan.[35]

  1. Pasal demi pasal

sumber :