Peran IMF dalam Stabilitas Perekonomian Indon

 Peran IMF dalam Stabilitas Perekonomian Indonesia

            Pada tahun 1967 Indonesia kembali kerjasama dengan IMF dengan kuota SDR 2 Milyar. Sebelumnya juga pernah memberikan pinjaman pada Orde Lama sejumlah US$ 102 Juta. Selama tiga dasawarsa dukungan IMF berupa penyediaan fasilitas Stand by Credit ( jangka menengah) agar cadangan devisa di BI cukup guna menjaga nilai rupiah. Peran IMF menjadi sangat penting pada saat krisi moneter,yaitu pada saat terjadi kesepakatan antara IMF dengan Indonesia,yaitu berupa Letter of Intent  (LOI).

            Dengan adanya jaminan IMF serta komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi di berbagai bidang seperti dituangkan dalam LOI,maka skema penjadwalan kembali hutang luar negri yang jatuh tempo dapat dilakukan melalui skema Paris Club (Hutang pemerintah)maupun London Club (hutang pemerintah/BI kepada swasta). Sejumlah US$ 15 Miliar pinjaman pokok tekag dijadwalkan kembali pembayarannya melalui Paris Club (US$ 4,2 miliar),Paris Club II ( US$ 5,4 miliar ) dam Paris Club III (US$ 5,4 Miliar ). Dengan penjadwalan ini maka tekanan dan beban APBN berkurang.

            Secara Umun progran yang disarankan IMF untuk mengembalikan stabilitas makro-ekonomi dan kepercayaan pasar dapat dibagi menjadi tiga hal,yaitu :

  1. Terwujudnya kerangka makro ekonomi yang kuat
  2. Strategi komprehensif untuk melakukan restrukturisasi sektor keuangan
  3. Kebijakan struktural secara umum (termasuk goog governance)

Kebijakan makro ekonomi secara umum mulai menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditunjukan dengan membauknya nilai tukar rupiah pada oktober 1998 dan tingkat bunga perbankan mulai menurun. Namun di satu sisi perekonomian mengalami pertumbuhan minus 13%  dan infalnsi yang cukup tinggi.

Pada bulan Januari 2000 IMF kembali menyetujui US$ 5 miliar extended found arranagement (EEF) untuk tiga tahun kedepan dalam rangka mendukung program reformasi ekonomi dan struktrual.programnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,menurunkan inflasi,mengurangi hutang-hutang publik,mengembangkan pasar modal,reformasi perpajakan,mengurangi subsidi secara bertahap,desentralisasi fiskal,melanjutkan restukturisasi perbankan dan korporasi,privatissasi dan reformasi diberbagai sektor,serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan good governance.

            Kemajuan yang cukup strategis dalam penanganan masalah fundamental yang terjadi sejak krisis 1997,mulai berhasil diatasi. Namun sayangnya kemajuan yang berarti tersebut tidak memivu kemajuan di sektor riil. Untuk menggerakan sektor riil dan memperluas kessempatan kerja diperluakan investasi baru, ketergantungan indonesia terhadap IMF memang cukup besar namun hal tersebut dilakukan dalam rangka memulihkan dan menggerakan perekonomian indonesia. Namun sejalan dengan amanat MPR untuk segera mengakhiri program IMF,pemerintah telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan menjelang dan sesudah berakhirnya program kerja sama dengan IMF yang ditetapkan dengan inpres No.5 tahun 2003.

            Dalam rangka mengakhiri kerjasama dengan IMF maka pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi yang pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pemerintah serta memonitor hasilnya. Peran IMF tetap ada dan dituangkan dalam Post Program Monitoring (PPM) yang merupakan proses konsultasu sebagai terjadi pada negara yang baru saja mengakhiri program dengan IMF.

            Setelah tidak lagi kerjasama dengan IMF dan dalam rnagka melanjutkan reformasi untuk mendayagunakan kemampuan sumber daya ekonomi dalam negri dan meningkatkan daya tahan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mengeluarkanpaket kebijakan pada tahun 2003 dan 2004 yang berisi tiga pokok,yaitu :

  1. Memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro
  2. Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan
  3. Meningkatkan investasi,ekspor dan penciptaam kesempatan kerja.

 

  1. Indonesia dan Perekonomian Global

           Thomas R. Rumbaugh, Division Chief IMF untuk kawasan Asia Pasifik,mengatakan performa ekonomi RI selama kuartal 1/2009 dengan catatan laju PBD sebesar 4,4% ,menjadi salah satu pertanda kuatnya perekonomian Indonesia dalam situasi krisis. Beliau mengungkapkan bahwa,dengan melihat itu,revisi ke atas proyeksi laju ekonomi indonesia,sekarang laju PBD dapat tumbuh pada kisaran 3%-4% tahun ini. Dalam laporan World Economic OutLook yang dirilis dana moneter Internasional itu pada April,pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 diproyeksikan 2,5%,terendah dibandingkan dengan proyeksi lembahapenelitian dan multilateral lain. Adapun pemerintah Indonesia mematok proyeksi PBD tahun ini pada kisaran 4%-4,5%. Menurut Rumbaugh,proyeksi baru IMF dibuat dalam kisaran karena masih ada ketidak pastian dalam situasi perekonomian dunia.

sumber :

https://infotoyotabandung.co.id/mp3-converter-apk/