PENINJAUAN KEMBALI

. PENINJAUAN KEMBALI

  1. Prosedur Administrasi Peninjauan Kembali

Pada dasarnya prosedural administrasi pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi, setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum bisa ditemukan, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memounyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan alasannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi, dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini senada dengan pasal 69 Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang mengatur tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kembali. Pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan berdasarkan alasan harus diajukan dalam tenggang waktu 180 hari untuk :

(a)    Yang tersebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berpekara.

(b)   Yang disebut pada huruf b sejak diketemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal diketemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang.

(c)    Yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan meperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Kemudian, pernyataan peninjauan kembali dapat diminta apabila panjar perkara yang ditaksir dalam SKUM oleh meja pertama Panitra Muda Perdata yang telah dibayar lunas. Dalam menaksir biaya peninjauan kembali ini, ditentukan dengan besarnya biaya peninjauan kembali yang ditentukan oleh ketua Pengadilan pertama dan ongkos pengiriman uang ke Mahkamah Agung ditambah dengan biaya berupa:

sumber :

https://bingo.co.id/sky-force-apk/