Pada masa Orde Lama Lengkap

Pada masa Orde Lama Lengkap

Pada masa Orde Lama Lengkap

Pada masa Orde Lama Lengkap
Pada masa Orde Lama Lengkap

DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembuatan perundang-undangan. Selain itu, dalam pasal 113-116 UUDS ditetapkan bahwa DPR mempunyai hak menetapkan anggaran negara. Selanjutnya dalam Pasal 83 ayat (2) UUDS ditetapkan bahwa para menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Ini berarti DPR berhak dan berkewajiban senantiasa mengawasi segala perbuatan pemerintah.

Selanjutnya pada masa Orde Baru kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971 adalah bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya, bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya, dan melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.

Selanjutnya pada masa Reformasi mengingat Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli lebih menekankan pada luasnya kekuasaan eksekutif. Dimana luasnya kekuasaan tersebut berpotensi untuk disalahgunakan. Maka dari pada itu diadakanlah amandemen terhadap UUD1945 naskah asli. Hasil amandeman tersebut berimplikasi pada perubahan kedudukan dan wewenang lembaga-lembaga negara.

Kewenangan yang dahulunya memusat di lembaga eksekutif sekarang didistribusikan merata baik di legislatif maupun yudikatif. Dalam UUD 1945 hasil amandeman tersebut fungsi, wewenang dan kedudukan DPR tertuang dalam BaB III Pasal 19 sampai Pasal 22B dimana salah satu fungsi DPR diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 pasal 1 yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.

Selain itu, lembaga ini memiliki berbagai hak yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Kesemua hak dan kewenangan yang diberikan konstitusi ini diharapkan mampu menciptakan sistem kontrol dan pengawasan (chek and balances) kepada lembaga negara lainnya dalam menjalankan tata kelola ketatanegaraan.

DPR sekarang untuk periode 1 Oktober 2009 – 1 Oktober 2014 adalah sebuah lembaga yang keanggotaanya adalah para wakil rakyat yang terpilih dari Pemilu 2009. Untuk itu besar harapan rakyat kepada lembaga ini untuk mampu melakukan segala tugas dan fungsinya demi terwujudnya cita-cita berbangsa dan bernegara.

Baca Juga: