Ombudsman Tetap Pertahankan PPDB

Ombudsman Tetap Pertahankan PPDB

Ombudsman Tetap Pertahankan PPDB

Ombudsman Tetap Pertahankan PPDB
Ombudsman Tetap Pertahankan PPDB

Setiap tahun­nya, Ombudsman RI senantiasa melakukan monitoring atau penga­wasan khusus terkait

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Terlebih karena PPDB tahun ini dilaksanakan serentak oleh 34 provinsi, mulai tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Proses akhir hasil monitoring Om­budsman akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Ke­budayaan (Kemendikbud).

”Proses biasanya kami akan akhi­ri dengan penyampaian monitoring di 34 provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud),” ujar anggota Ombuds­man RI Pusat, Ahmad Alam­syah Saragih, Senin (1/7).

Ahmad Alamsyah Saragih memapar­kan, khusus mo­nitoring PPDB tahun ini Om­budsman melihat

persoalan demi persoalan yang muncul lebih kompleks. Per­soalan yang mun­cul bukan hanya kasus maladminis­trasi, pungli d a n lain sebagainya, tapi lebih kompleks merambah pada penyimpangan menyangkut kementerian dan lem­baga satu sama lainnya. Meski be­gitu, Ombudsman justru menyikapi dampak tersebut sebagai arah po­sitif menuju pemerataan dan pena­taan.

Ombudsman RI Pusat menyatakan tak akan menganulir sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. ”Pada prinsipnya PPDB ini sudah masuk yang ketiga kali. Paling penting Ombudsman tidak akan sama sekali menganulir sistem zonasi,” tegasnya.

Menurut Ahmad, pemerataan kualitas pendidikan laiknya wajib dilakukan. Jangan sampai

angga­ran atau belanja daerah diguna­kan hal lain dan malah mene­lantarkan pembiayaan pendi­dikan. Melalui sistem zonasi PPDB ini, otonomi daerah dalam menggunakan ang­garan harus dialokasikan secara tepat. Sistem zonasi membuka buruknya kebi­jakan pelayanan pendidikan di daerah. ”Jika diberi tole­ransi daerah bisa suka-suka gunakan anggaran,” te­gasnya

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/3XKR6YR