kebijakan hukum pidana adalah

kebijakan hukum pidana adalah

kebijakan hukum pidana adalah

kebijakan hukum pidana adalah
kebijakan hukum pidana adalah

Dalam kaitannya dengan jenis kejahatan ini, maka kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:20
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui (in welk opzicht de bestaande straf bepalingen herzien dienen te worden);
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrad verkomen);
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verloppen).
Penanngulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement), oleh Karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum. Proses pembuatan undang-undang pidana bertujuan memberikan perlindungan masyarakat (social defence) dan mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Berdasarkan tujuan di atas diharapkan sistem hukum pidana yang ada dapat mengantisipasi keadaan normlessness21 untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kejahatan hacking sebagai sebuah kejahatan baru memberikan sebuah pemahaman terhadap keberadaan hukum pidana kita. Disatu sisi penerapannya terbentur asas legalitas, sedangkan di sisi lain kepastian hukum dan rasa keadilan wajib untuk dipenuhi. Asas legalitas (principle of legality) sebagai dasar pemidanaan menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganegara terhadap kekuasaan tanpa batas dari pemerintah. Kebijakan hukum pidana (tataran aplikatif) sangat dipengaruhi sistem hukum yang berlaku saat ini. Hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dan pengembangan ke depan dipengaruhi oleh tradisi hukum civil law. Politik hukum yang cenderung mengarah pada tradisi civil law mengandung konsekuensi sebagai berikut:
1. Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara teliti dan lengap sehingga diharapkan mampu menjangkau semua permasalahan yang timbul.
2. Asas legalitas ditempatkan sebagai landasan yang bersifat fundamental dan dalam pelaksanaannya harus dijunjung tinggi tanpa kecuali.
3. Operasionalisasi peraturan perundang-undangan diupayakan seoptimal mungkin untuk menangani berbagai kasus yang bervariasi dengan pendekatan penafsiran (interpretasi).
Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hacking dapat ditempuh dengan pembaharuan hukum pidana, pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk melakukan re-orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, soso filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum Indonesia.22 Indonesia saat ini sedang melakukan langkah-langkah kebijakan harmonisasi dengan negara-negara lain, khususnya dalam lingkungan ASEAN menyangkut masalah cybercrime. Antisipasi masalah cybercrime tidak hanya melalui penyusunan RUU ITE oleh tim gabungan Depkominfo dengan perguruan tinggi, namun juga berusaha mengantisipasinya dalam penyusunan konsep KUHP baru. Kebijakan sementara ditempuh di dalam konsep KUHP baru tahun 2002 adalah sebagai berikut: Konsep KUHP baru memperluas dan memberi kejelasan definisi tentang beberapa aspek yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah cybercrime. Misalnya:
 Pengertian “barang” (Pasal 174) di dalamnya termasuk benda tidak berwjud berupa data dan program komputer, jasa telepon/telekomunikasi/jasa komputer;
 Pengertian “anak kunci” (Pasal 178) di dalamnya termasuk kode rahasia, kunci komputer, kartu magnetic, signal yang telah deprogram untuk membuka sesuatu;
 Pengertian “surat” (Pasal 188) termasuk data tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetic, media penyimpan komputer atau penyimpan data elektronik lainnya;
 Pengertian “ruang” (Pasal 189) termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu;
 Pengertian “masuk” (Pasal 190) termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer;
 Pengertian jaringan “telepon” (Pasal 191) termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.
Pengertian-pegertian ini menjelaskan bahwa konsep KUHP baru tidak hanya berupaya mengantisipasi masalah cybercrime maupun computer crime melainkan juga berupaya mengantisipasi telecommunication crime.23 E. Penutup Ada dua pilihan terhadap kebijakan hukum pidana terhadap cybercrime khususnya penanggulangan terhadap kejahatan hacking. Pertama, aturan ini cukup dimasukkan dalam konsep rumusan KUHP baru, sehingga aturan ini bersifat umum (lex generalis).Kedua, perlu diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus (lex specialist). Menurut hemat penulis, langkah yang paling efektif dan efisien adalah dengan tetap dicantumkannya jenis kejahatan ini dalam KUHP baru, akan tetapi sifatnya hanya secara umum, menyangkut norma-norma yang hendak diatur. Selain itu juga dibentuknya undang-undang khusus yang mengatur tentang kejahatan teknologi informasi secara menyeluruh.
Efektif dengan maksud bahwa undang-undang ini diharapkan dapat menjadi umbrella provision dari seluruh aturan yang menyangkut kejahatan berteknologi. Efisien dalam arti bahwa konsep Rumusan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tidak perlu dijelaskan secara spesifik tentang kejahatan ini karena sudah diatur secara khusus dalam undang-undang lain.

Baca Juga :