Instrumen Kebijakan Moneter Tidak Langsung (indirect monetary policy)

Instrumen Kebijakan Moneter Tidak Langsung (indirect monetary policy)

     Instrumen kebijakan tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang tidak langsung mempengaruhi sasaran operasional ke arah yang ditargetkan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter. Instrument kebijakan moneter tidak langsung sebagai berikut :

  1. Likuiditas Wajib Minimum (statutory reserve requirements)

Likuiditas wajib minimum adalah ketentuan mewajibkan setiap bank memelihara sejumlah minimum alat likuid yang dinyatakan dalam presentase tertentu dari jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun atau kewajiban lancar bank. Di Indonesia sampai dengan deregulasi pakto 27 1998, alat likuid yang wajib dipelihara terdiri dari kas dan giro pada bank Indonesia sebesar 15% dari kewajiban segera bank. Namun negara biasanya memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai alat likuid (liquid assets) ini. The ferderal reserves misalnya mendefinisikan cash assets sebagai alat likuid yang terdiri dari cash vault, cash item in the process collection, balance at Federal Reserves and Balance in correspondent banks. Demikian pula ketentuan besarnya presentase likuiditas wajib yang harus dipelihara sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain.

Likuiditas sering dibedakan menjadi 2, yaitu : Cadangan Primer dan cadangan sekunder . Bank Sentral bisa saja mewajibkan setiap bank memlihara kedua jenis cadangan tergantung kebijkana moneter yang dijalankan. Bank biasanya memiliki cadangan selain selain primer yaitu cadangan sekunder yang harus dipelihara. Cadangan primer dalam bentuk giro dibank tidak mendapat bunga atau jasa giro. Namun bank sentral dapat memberikan jika kelebihan saldo likuiditas wajib minimum.

Ketentuan Pakto 27, 1988 mengalami perubahan . komponen likuid yang wajib dipelihara bank hanya Saldo Giro pada Bank Indonesia minimum 2% dari dana pihak ketiga. Sedangkan tidak lagi daitur dan diserahkan kepada masing-masing bank untk menentukan dan mengelola kasnya. Ketentuan likuiditas wajib minimum ini juga disebut Giro Wajib Minimum (GWM).

Presentasi GWM menjadi 3% pada tahun 1993 dinaikka lagi 5%. Tahun 2004 GWM disesuaikan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun bank. Semua bank memelihara GWM sebesar dari DPK dengn ketentuan berikut :

  1. Bank yang memilki DPK Rp.1 s.d Rp.10 triliun wajib memelihara tambahan GWM sebesar 1% dari DPK dalam  rupiah
  2. Bank yang memiliki DPK Rp.10 s.d Rp.50 triliun wajib memelihara tambahan GWM sebesar 2% dari DPK dalam rupiah
  3. Bank yang memiliki DPK  lebih besar dari Rp.50 triliun wajib memelihara tambahan GWM sebesar 3% dari DPK dalam rupiah
  4. Bank yang memiliki DPK kurang dari Rp.1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM.
  5. Fasilitas diskonto (discount Facility)

Bank sentral dalam melakukan pengendalian moneter dapat menggunakan fasilitas diskonto yaitu fasilitas yang diberikan kepada perbankan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan suarat-surat berharga yang dimilki sebagai jaminan. Tingkat diskonto (discount rate) untuk fasilitas pinjaman ini sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter. Tingkat diskonto yang dikenakan oleh bank sentral ini akan menjadi benchmark (patokan) tingkat bunga kredit perbankan.

  1. Operasi pasar terbuka (Open Market Operation)

Bank Indonesia melaksanakan Operasi pasar terbuka (OPT) sebagai salah satu cara pengendalian moneter sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 undang-undang No.23 Th.1999 yang diubah dengan UU No.3 Th.2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar (target kuantitas) atau suku bunga (target suku bunga).

 

sumbe r

https://thesrirachacookbook.com/seva-mobil-bekas/