Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia

  1. Pengakuan Bangsa Indonesia Akan  Hak Asasi Manusia

Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang Lahir pada 10 Desember 1945. Pengakuan akan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Lainnya adalah sebagai berikut :

  1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama

Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, bahwa negara Indonesia sendiri sejak masa berdirinya, tidak lepas dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada alinea pertama yang berbunyi “… Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…” Berdasarkan hal ini, bangsa Indonesia mengakui adanya hak untuk merdeka atau bebas.

  1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945Alinea empat berbunyi, “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakansanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

  1. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Rumusan hak tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Sampai pada akhirnya era Orde Baru tahun 1998, pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan tetap berlandaskan pada rumusan yang ada dalam UUD 1945, yaitu tertuang pada hak dan kewajiban warga Negara. Rumusan tersebut tertuang dalam pada pasal 28A-J UUD 1945hasil amandemen pertama tahun 1999.

  1. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR NO.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-Undang yang sangat penting kaitannya dalam proses berjalanya Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Macam-macam Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Hak untuk hidup.
  2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
  3. Hak keadilan.
  4. Hak kemerdekaan.
  5. Ha katas kebebasan informasi.
  6. Hak keamanan.
  7. Hak kesejahteraan.
  8. Kewajiban.
  9. Perlindungan dan pemajuan.

 

Sumber :

https://teknologia.co.id/isi-segmen-menengah-oppo-luncurkan-a71/