Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :[18]

  1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan[19]

OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor perbankan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang serius dari OJK tersebut, tidak ada lagi penyelewengan pada jasa keuangan di sektor perbankan.[20]

  1. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal[21]

Selain bertugas untuk mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, tugas lain yang tidak kalah penting yang harus di emban oleh oleh OJK adalah melakukan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.[22]

  1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.[23]

Pengawasan lain yang juga merupakan tanggung jawab dari OJK adalah pengawasan pada lembaga peransuransian, lembaga pembiayaan, lembaga dana pensiun, dan jasa keuangan lain. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa kewenangan, antara lain sebagai berikut:[24]

  1. OJK memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah kebijakan operasioal pengawasan terhadap setiap kegiatan jasa keuangan. Harapannya dengan adanya penetapan tersebut, kegiatan jasa keuangan bisa berjalan dengan lancar.[25]
  2. OJK berwenag untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai dengan undang-undang.[26]
  3. Memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Dengan pemberlakuan sanksi administratif tersebut diharapkan akan meningkatkan kehati-hatian pada sektor jasa keuangan sehingga sektor jasa keuangan bisa semakin profesional.[27]
  4. Melakukan pengawasan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Pengawasan tersebut penting untuk dilakukan agar terjadi sebuah profesionalitas kerja, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.[28]
  5. Berwenang untuk memberikan perintah tertulis yang berhubugan dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak-pihak lain. Dengan adanya wewenang tersebut diharapkan OJK akan berkembang secara independen tanpa dicampuri oleh berbagai macam pihak.[29]
  6. Struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut :[30]

  1. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner
  2. Dewan Komisioner bersifat kolektif dan kolegial
  3. Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden
  4. Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas :[31]
  5. Seorang Ketua merangkap anggota
  6. Seorang Wakil Ketua sebgai Ketua Etik merangkap anggota
  7. Seorang Kepala Eksekutif Pengawasan perbankan merangkap anggota
  8. Seorang kepala Eksekutif Pengawasan pasar Modal merangkap anggota.
  9. Seorang kepala Eksekutif pengawasan perasuransian, Dana Pesiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa keuangan lainnya merangkap anggota.
  10. Seorang Ketua Dewan audit merangkap anggota.
  11. Seorang anggota yang membindangi edukasi dan perlindungan konsumen.
  12. Seorang anggota Ex-officio dai Bank Indonesia yang merupakan anggota dewan Gubernur Bank Indonesia, dan
  13. Seorang anggota Ex-officio dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 kementerian keuangan.

baca juga :

https://superhackemail.com/tahu-bulat-apk/