Ekonomi Indonesia dan Demokrasi

Ekonomi Indonesia dan Demokrasi

        Indonesia saat ini,tulis Boediono,masih berada pada zona resiko tinggi untuk kehidupan demokrasi. Hal ini terlihat dari segi pendapatan per kapitanya yang masih kurang mendukung terselenggaranya demokrasi secara baik. Dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 3.987 ( Interational Monetary Fund,2008) GFP Purshasing Power Vanuatu dan Fuji,Indonesia masih berada di zona rawan dalam demokratis. Kenapa ? menurut penelitian,batas kritis bagi kelangsungan demokrasi di dunia adalah apabila pendapatan per kapita sebuah negara mencapai US$ 6.600. dari sebuah penelitian studi ekonomi dan demokrasi,tercatat bahwapada kurun 1950-1990,rezim demokrasi di Negara-negara dengan penghasilann per kapita US$ 1.500 (di hitung berdasarkan PPP tahun 2001) hanya mempunyai harapan hidup 8 tahun. Pada tingkat penghasilan per kapita US$ 1.500-US$ 3.000,rezim demikrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun dan pada tingkat pendapatan perkapita du atas US$ 6.000 daya hidup system demokrasi di sebuah negara jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannyahanya 1:500.

  1. Posisi Indonesia

         Dengan pendapatan per kapita Indonesia yang diperkirakan sekitar US$ 4.000,dimana batas krisis bagi demokrasi sekitar US$ 6.600,maka indonesia belum mencapai 2/3 jalan menuju batasan bagi demokrasi. Oleh karena itu,menurut Boediono,pada tahap awal kehidupan demokrasi,indonesia sebaiknya memberikan prioritas tertinggi bagi upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan sejau mungkin mengindari krisis. Hal ini akan sangat mengurangi resiko kegagalan demokrasi. Hal terbaik yang harus dilakukan kata Boediono,adalah secepatnya membangun perekonomian agar income per kapita bangsa indonesia mencapai batas aman bagi pemerintah demokrasi,yaitu US$ 6.600.

      Menurut Boediono,pertumbuhan ekonomi akan membantu tumbuhnya kelompok pembaharus dengan catatan: pertama,pertumbuhan itu menyentuh dan broad-based ; dan kedua prosesnya mengandalkan kegiatan berdasarkan hasil kerja,inisiatif dan kekuatan sumber daya manusia-bukan dengan penjualan kekayaan alam,utang luar negri,dan “rezeki nomplok” lainnya.

baca juga :