Dugaan Surat Domisili Diakali, DPRD Akan Panggil Lagi SMPN 1 Ponorogo

Dugaan Surat Domisili Diakali, DPRD Akan Panggil Lagi SMPN 1 Ponorogo

Dugaan Surat Domisili Diakali, DPRD Akan Panggil Lagi SMPN 1 Ponorogo

Dugaan Surat Domisili Diakali, DPRD Akan Panggil Lagi SMPN 1 Ponorogo
Dugaan Surat Domisili Diakali, DPRD Akan Panggil Lagi SMPN 1 Ponorogo

DPRD Ponorogo tidak main-main dalam mengawal penerimaan peserta didik baru

(PPDB) tingkat SMPN di Ponorogo. Terbukti beberapa waktu yang lalu mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dindik (Dinas Pendidikan) dan pihak SMPN 1 Ponorogo.

Itu terkait persoalan penggunaan surat keterangan domisili. Belum lama ini Komisi A pergi ke Jakarta untuk meminta penjelasan terkait bagaimana seharusnya permendikbud 51/2018 tentang PPDB diimplementasikan.

“Kami ke Jakarta berkomunikasi dengan Kemendikbud meminta petunjuk tentang implementasi Permemdikbud tentang PPDB yang baik dan benar,” kata Anggota Komisi A DPRD Ponorogo Rahmat Taufik, saat ditemui beritajatim.com di gedung dewan, Kamis (27/6/2019).

Politisi dari partai pohon beringin ini mengungkapkan pihaknya akan mamanggil kembali Dindik

dan SMPN 1 Ponorogo. Selain itu juga meminta kembali data PPDB itu secara tertulis. Karena hingga kini data PPDB SMPN 1 Ponorogo belum diberikan oleh sekolah yang beralamat di Jl Soekarno – Hatta Ponorogo tersebut.
“Kami akan gunakan hak interpelasi jika mereka bersikeras tidak mau membuka data PPDB,” tegasnya.
Baca Juga:

Bikin Haru, Ini Curahan Siswi Surabaya Yang Dilontarkan Ke Mentri Pendidikan
PPDB Tingkat SMP di Ponorogo, Dokumen Rawan Dipalsukan
Minta Sistem Zonasi Dibatalkan, Ratusan Warga Siap Bermalam di Dispendik Surabaya
Kota Surabaya Dianggap Perlu Bangun Sekolah Baru

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Miseri Effendi membenarkan akan ada pemanggilan terhadap SMPN 1 Ponorogo.

Menurut Miseri, pihaknya menginginkan klarifikasi lanjutan dengan SMPN 1 Ponorogo terkait dugaan pemalsuan data dalam penggunaan surat keterangan domisili di PPDB.

“Klarifikasi lanjutan ini diperlukan untuk membahas duduk perkara dugaan penyalahgunaan data dalam PPDB di SMPN 1,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Ponorogo ini.

Miseri berharap langkah ini tidak direspon berlebihan. Sebab, pihaknya semata-mata hanya menjalankan fungsi kontrol dari DPRD. Selain itu pihaknya ingin memastikan bahwa aturan PPDB yang dituangkan melalui permendikbud hingga perbup dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kita duduk bersama untuk berdiskusi dan meneliti data yang ada antara DPRD dengan pihak sekolah,” pungkas Wakil Ketua DPRD Ponorogo ini

 

Sumber :

https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Academics/OTA/OTA107__CM16/SPRG_2017_UNDG-OTA107__CM16_-A/Blog_3.jnz?portlet=Blog_3&screen=View+Post&screenType=next&&Id=889b0356-668f-4260-adb3-adcf5059fd9a