Dorong Perbaikan Sistem Pendidikan Disdik Banjar Melalui Platform JAGA

Dorong Perbaikan Sistem Pendidikan Disdik Banjar Melalui Platform JAGA

Dorong Perbaikan Sistem Pendidikan Disdik Banjar Melalui Platform JAGA

Dorong Perbaikan Sistem Pendidikan Disdik Banjar Melalui Platform JAGA
Dorong Perbaikan Sistem Pendidikan Disdik Banjar Melalui Platform JAGA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan sistem pendidikan

di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjar melalui kegiatan pelatihan pencegahan korupsi dengan menggunakan plaform “JAGA”. Platform tersebut merupakan inisiasi KPK bekerja sama dengan kementerian dan lembaga dalam menyajikan data informasi publik dalam upaya pencegahan korupsi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah mengatakan

, pelatihan ini bertujuan agar masyarakat melek data. Masyarakat memiliki kesadaran atas data-data yang dapat dimanfaatkan dalam pencegahan korupsi. “Masyarakat dilatih membaca data yang ada di platform JAGA agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama di era digital seperti sekarang ini,” ujarnya pada siaran pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes), Jln. Mayjen Lili Kusuma No. 33, Kota Banjar, Jumat (3/5/2019).

Selain itu, KPK berharap memperoleh umpan balik sebagai dasar evaluasi dan pengembangan platform JAGA, juga terkait berbagai fitur dan konten informasi agar lebih efektif sebagai sarana informasi. Adapun konten informasi yang tersedia di platform terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan dana desa.

“KPK juga terus berupaya memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi

dengan mendorong perbaikan sistem, salah satunya pada bidang pendidikan,” tambahnya.

Pelatihan JAGA yang merupakan rangkaian implementasi dari penggunaan JAGA sejak Maret 2019 ini, dihadiri Kepala Disdik Jawa Barat, perwakilan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), guru, orang tua SMA/SMK se-Banjar, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Komisi Informasi Jabar, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kota Banjar terpilih sebagai salah satu kota percontohan JAGA di bidang pendidikan, dengan pertimbangan ketersediaan sumber daya manusia untuk memobilisasi massa dan konten rencana kegiatan.***

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/