Beberapa Kritisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

Beberapa Kritisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

Beberapa Kritisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

Beberapa Kritisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014
Beberapa Kritisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

Jakarta – Anggota Badan Anggaran DPR RI Iskan Qolba Lubis,

dalam release yang diterima jabarprov.go.id, Selasa (1/9) mengungkapkan  ada beberapa catatan yang dikritisi dalam  Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2014.

Pertama, optimalisasi anggaran khususnya dari perpajakan belum optimal.

Sehingga, hal tersebut membuat banyaknya defisit anggaran hingga mencapai Rp 226,69 Triliun atau 93,87 persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014,.Hal ini yang membuat kurangnya anggaran pemerintah untuk menyejahterakan rakyat.

Kedua,  masih adanya pengulangan kesalahan sebagaimana yang terjadi di pemerintahan sebelumnya. Hal itu tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan yang masih memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014, “Seharusnya kinerja ini  bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Predikat WDP dari BPK tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya, l

emahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, “Kalau pemerintah serius mengontrol, tidak akan terjadi hal tersebut.

Ke depan, pemerintah diminta  lebih dinamis dan inovatif untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara dari sektor strategis lainnya, “Karena hal itu ditujukan untuk membangun kesejahteraan rakyat. (NR)

 

Baca Juga :